FLPP Subsidi Perumahan Rakyat

Fasilitas likuiditas perumahan rakyat atau disingkat FLPP adalah program yang diluncurkan oleh Kementrian Perumahan Rakyat (kemenpera) sejak tahun 2010, program perumahan pro rakyat ini sejak diluncurkan menghadapi banyak tantangan. FLPP menggantikan subsidi bunga dan subsidi uamg muka yang telah diluncurkan sebelumnya.

FLPP ataupun program subsidi kedua-duanya bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah sendiri dan hidup sejahtera. FLPP ini memiliki kelebihan dibandingkan subsidi karena fungsinya yang bisa menguntungkan MBR dengan memberikan kemampuan menyicil rumah selama 20 tahun dengan tingkat bunga 7.25% tetap selama tenor pinjaman, sedangkan program subsidi hanya berhenti paling lama selama 6 tahun sesudah itu kembali kepada tingkat bunga komersil.

FLPP mengalami pasang surut sejak diluncurkan, bagi pengembang mulanya batasan FLPP harus rumah tipe 36 dengan harga 70 juta rupiah, angka ini tidak menguntungkan pengembang, karena persoalan ini maka pengembang tidak mau membangun rumah FLPP, akibatnya justru di awal peluncurannya FLPP membuat tidak adanya pasokan rumah bagi MBR. Namun, hal ini sekarang sudah teratasi dengan meningkatnya batasan harga rumah sampai ke 95 juta rupiah untuk Jakarta dan turunnya batasan rumah dari tipe 36, dimungkinkan rumah dibawah tipe tersebut, pengembang mulai banyak membangun rumah saat ini.

Sisi perbankan sebagai lembaga penyalur dana, pada awal peluncuran FLPP juga sedikit yang mendukung karena cost of fund yang melebihi cicilan bunga yang fixed selama 20 tahun. Kemenpera meningkat penyertaan dukungan FLPP dengan komposisi 70:30, dan biaya bunga hanya 0,5% , 30% funding ditanggung oleh bank dengan tingkat bunga normal, dengan komposisi ini membuat bank tidak merugi walaupun tidak bisa dibilang menguntungkan. Cover risiko dalam hal ini sudah termasuk dalam suku bunga 7.25%, risiko kredit, kerugian ada didalamnya.

Bagaimana dari sisi pengusaha yang diharapkan menyalurakan program ini melalui perusahaan untuk perumahan karyawan mereka? Perusahaan memiliki antusias untuk menjalankannya, mengingat perumahan yang murah bagi karyawan dan dengan pembiayaan yang murah juga bagi perusahaan. FLPP memiliki prospek yang bagus bila dilaksanakan dengan pengusaha juga.

Segmen penyalurannya bisa juga melalui pemda, hanya pemda memiliki kendala mental birokrat yang sering para kepala daerah masih tidak memilih FLPP sebagai jalan memajukan daerahnya dan mengentaskan orang miskin. FLPP belum favorit karena kurangnya efek pencitraan bagi kabupaten dan kota. Bila kita berhasil menghubungkan FLPP dengan pencitraan daerah, maka hal ini akan membuat pemda bergegas menjalankannya.

Menggembirakan sekali bila MBR pada akhirnya memiliki rumah sendiri dan tidak terlantar, masih sekitar 13,6 juta menurut penuturan Kemenpera, orang yang belum memiliki rumah dari Sabang sampai Merauke, kita teruskan perjuangan mensejahterahkan rakyat, Kemenpera optimis bahwa target FLPP tahun 2013 akan tercapai.